Masalah Klasik Pembangunan Jalan Tol


Pembangunan infrastruktur jalan agaknya menjadi perhatian pemerintah yang takbisa dikesampingkan. Apalagi tantangan ACFTA yang menuntut perbaikan infrastruktur jalan. Oleh karena itu beberapa waktu yang lalu Presiden menerbitkan Perpres Nomor 13 tahun 2010. Jalan tol merupakan bagian dari infrasruktur jalan yang memfasilitasi jalur darat. Pembangunan jalan tol di beberapa wilayah masih memiliki masalah yang klasik. Masalah-masalah itu diantaranya adalah masalah peraturan, pembebasan lahan, investasi. Permasalahan-permasalahan inilah yang membuat pembangunan jalan tol terkendala dan bertambah lambat.

Terbitnya Perpres No. 13/2010 tentang pengganti Perpres No. 67/ 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta Dalam Penyediaan Infrastruktur dapat mempercepat pembangunan jalan tol yang selama ini tersendat. Dalam ketentuan baru hasil revisi, pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk para investor yang menjadi pemrakarsa. Pemrakarsa proyek merupakan investor swasta yang mengajukan rencana pembangunan proyek termasuk didalamnya studi kelayakan yang belum direncanakan pemerintah. Dengan adanya Perpres No 13 tahun 2010 ini, investor bisa menjadi pemrakarsa bila usulan mereka diajukan kepada kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah dan disetujui oleh menteri terkait, sebelum kemudian diajukan kepada menteri keuangan.

Poin penting yang mengalami perubahan dalam Perpres ini adalah mengenai tender pengadaan. Dalam hal ini, perubahan diarahkan pada penunjukan langsung atau negosiasi atas seizin menteri, setelah dua kali tender, tetapi tidak memenuhi kepesertaan tiga peserta tender.

Salah satu perubahan signifikan lainnya dalam Perpres tersebut adalah pemerintah mengizinkan adanya pengalihan saham proyek infrastruktur meskipun belum beroperasi. Sebelumnya, struktur kepemilikan saham proyek infrastruktur dilarang untuk beralih sebelum beroperasi. Dari 22 ruas jalan tol yang tengah digarap hingga bulan Februari 2010, hampir separuhnya mandek karena kesulitan ekuitas. Proyek jalan tol yang tersendat ini disarankan untuk mencari mitra strategis untuk membantu keuangan, akan tetapi akuisisi proyek itu masih belum bisa dilakukan karena aturan sebelumnya belum memungkinkan. Namun sekarang, dengan aturan ini diharapkan tidak lagi ditemui proyek jalan tol yang mandek dikarenakan kesulitan ekuitas.

Pembebasan Lahan Masih Jadi Kendala Klasik
Permasalahan dalam infrastruktur jalan tol yang masih butuh peraturan yang jelas dari pemerintah adalah terkait dengan pembebasan lahan. Pembangunan 22 ruas jalan tol sepanjang 1.010 kilometer selama 2004-2009 hanya selesai 14% dari total panjang ruas akibat kendala lahan. Pembebasan tanah juga menjadi persoalan utama yang dihadapi para investor. Kalau kita melihat di negara lain, sebagai contoh di Malaysia dan China, tahap pembebasan tanah untuk jalan tol dilakukan oleh pemerintahnya.

Pengaturan mengenai pembebasan lahan ini diperlukan juga oleh perbankan. Perbankan akan mengalihkan kreditnya ke investasi non infrastruktur apabila permasalahan pembebasan lahan ini masih jadi hambatan yang mengganjal.

Selain Perpres Nomor 13 tahun 2010, pemerintah agaknya perlu membuat aturan lebih jauh mengenai lahan, skema investasi dalam infrastruktur jalan tol dan seterusnya. Jalan tol dapat menjadi infrastruktur pendukung (selain jalan nasional, jalan KA, jembatan) yang dapat menekan biaya logistik dalam negeri. Dengan begitu, pelaku industri dalam negeri akan mampu bersaing dalam biaya produksi dengan siapa pun. Sehingga menghadapi ACFTA pun Indonesia tidak gentar.

 

Penulis : Ratna Ningtyastuti

Institute For Suistainable and Reform (Insure)

For more note, please klik here

Advertisements

One thought on “Masalah Klasik Pembangunan Jalan Tol

  1. Menurut survey dari salah satu resto cepat saji (lupa nama resto cepat sajinya apa) sewaktu diminta pendapatnya mengapa ia banyak mendirikan cabang di rest area…”pemakai jalan tol sebagian besar dari kalangan ekonomi menengah ke atas..”

    Jadi mo gimana juga gak kan nyampe manfaatnya ke rakyat kecil…
    Sebagian produk baik makanan maupun komoditas lainnya biasanya ga dikirim melalui jalan tol.. Saya kasi contoh, di pulau jawa… Barang2 komoditas pokok dikirimnya melalui jalur pantura atau melalui jalur kereta api…

    Kesimpulannya adalah: Kebijakan pemerintah untuk memperluas jalan tol itu salah sasaran…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s